Analisis Hak Atas Tanah Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Beserta Penyelesaiannya
DOI:
https://doi.org/10.56110/sl.v1i1.4Keywords:
Konflik, Oknum, TanahAbstract
Hak atas tanah oleh adanya suatu perebutan seringkali disebut sebagai konflik tanah. Dalam satu objek tanah didapatkan lebih dari satu dokumen yang didapatkan dari adanya pemalsuan sertifikat tanah. Kesaksian palsu serta keterangan palsu yang diberikan oleh oknum tidak bertanggung jawab menjadikan tanah dijual kepada pihak lain dan terdapat oknum yang memberikan pengakuan palsu terhadap tanah yang ada. Mediasi serta jalur pengadilan merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh Badan Pertanahan Nasional guna menyelesaikan sengketa pertanahan yang ada. Pasal 167 KUHP dan 385 KUHP serta Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 51/PRP/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya tercantum ketentuan yang berisi sanksi pidana terhadap penguasaan tanah tanpa hakatas tanah bagi oknum tertentu.
References
Buku
Marzuki, Peter Mahmud. (2019). Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana.
Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah. (2020). Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non- Doktrinal. Makassar : CV. Social Politic Genius (SIGn).
Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok : Prenada Media Group.
Purwati, Ani. (2020). Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek. Surabaya : CV. Jakad Media Publishing.
Ali, Zainuddin. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.
Djulaeka dan Devi Rahayu. (2019). Metode Penelitian Hukum. Surabaya : Scopindo Media Pustaka.
Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. (2013). Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Diatha, I Made Pasek. (2017). Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta : Prenada Media Group.
Tripa, Sulaiman. (2019). Diskursus Metodologi dalam Penelitian Hukum. Aceh : Bandar Publishing.
Thalib, Hambali. (2011). Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana. Jakarta : Kencana.
Ikhsan, Edy. (2021). Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum: Hilangnya Ruang Hidup Orang Melayu Deli. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Sumardjono, Maria S.W., Ismail Nurhasan, dan Isharyanto. (2008). Mediasi Sengketa Tanah. Jakarta : Kompas.
Iftitah, Anik. (2021). Konflik Agraria : Seri Pelaksanaan Hukum Tanah Terindikasi Terlantar di Blitar. Bogor : Guepedia.
Sihombing, B.F. (2018). Sejarah Hukum Tanah Indonesia. Jakarta : Prenadamedia Group.
Syah, Mudakir Iskandar. (2019). Panduan Mengurus Sertifikat dan Penyelesaian Sengketa Tanah. Jakarta : Penerbit Bhuana Ilmu Populer.
Jurnal
Wowor, Fingli A. (2014). Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah. Lex Privatum, 2(2), 95-104.
Hutabarat, Hizkia Natasha, Erita Wagewati Sitohang, dan Tulus Siambaton. (2021). Peran badan pertanahan nasional dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah. Patik : Jurnal Hukum, 10(1), 61-68.
Chayani, Dwi Anggun dan Febri Yuliani. (2014). Implementasi kebijakan pertanahan (studi kasus pada bagian pendaftaran tanah di kecamatan tampan kota pekanbaru). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 1(2), 1-9.
Peraturan Perundang - Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Gunawan Djajaputra, Endang Pandamdari, Endyk M. Asror
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
