Implementasi Undang-Undang Desa Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Desa
DOI:
https://doi.org/10.56110/sl.v1i3.12Keywords:
Implementasi, Undang-undang Desa, Pemilihan Kepala DesaAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap proses sengketa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang mana diberikannya kewenangan kepada lembaga eksekutif yakni Bupati/Walikota sebagai lembaga yang berhak memutus sengketa. Proses dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif, bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen serta teknik analisa bahan hukumnya menggunakan metode deduksi. Penelitian ini juga mencerminkan aktualisasi prinsip negara hukum demokratis dan sekaligus menghindari konflik kepentingan antara pemerintah (eksekutif) dan pemangku kepentingan dalam pemilihan kepala desa dalam menyelesaikan sengketa.
References
Ananto Basuki dan Shofwan, 2006, Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Govermance, Malang: Sekretariat Otonomi Desa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan praktik penulisan artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
Jhony Ibrahim, 2006, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayu Publishing, Malang.
Risma Handayani, 2014, Pembangunan Masyarakat Pedesaan, Makassar: Alauddin University Press.
Roza, D., & Arliman, L, 2017, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law.
Artikel/Jurnal
Hardianto. D. 2014. Reorientation Towards the Nature of Jurisprudence in Legal Research, Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume 26 Nomor 2.
Luthfi Widagdo Eddyono. 2010. Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3.
Internet
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Kepala Desa. https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-12.pdf
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok Pemerintah Daerah.
Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok Pemerintah Desa.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat pengaturan tentang Kepala Desa.
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades tentang Perubahan Atas Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa tidak mengatur tentang penyelesaian perselisihan hasil kepala desa.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Kadek Apriliani, I Made Sudirga
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
